DPRD Demak Sahkan RAPBD 2019 Rp 2,3 Triliun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Demak tahun 2019 sebesar Rp 2,3 triliun mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda APBD. Persetujuan itu mengemuka dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Kabupaten Demak yang berlangsung di gedung DPRD Demak, Rabu (5/12).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nurul Muttaqin tersebut dihadiri Bupati Demak Muhammad Natsir, para Wakil Ketua DPRD, berserta segenap anggota DPRD, unsur Forkopimda, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati Demak dan Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Demak.

Ketua DPRD Demak Nurul Muttaqin menyampaikan, persetujuan tersebut diputuskan setelah sebelumnya draf RAPBD dibahas secara mendalam pada rapat komisi, rapat badan anggaran bersama TAPD, rapat-rapat komisi bersama OPD terkait dan rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama unsusr pimpinan alat-alat kelengkapan DPRD.

Meski telah disetujui, raperda tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur. Evaluasi dimaksudkan untuk menghasilkan keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lebih tinggi dan atau peraturan daerah.

Dijelaskan, pada RAPBD 2019 direncanakan pendapatan dianggarkan sebesar Rp 2.182.044.155.000 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 339.730.114.000, kemudin dana perimbangan Rp 1.288.376.149.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 553.937.892.000. “Juga terdapat dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 333.444.974.000,” jelasnya.

Kepentingan Publik

Adapun pada belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2.345.443.988.000 yang di antaranya meliputi, belanja tidak langsung Rp 1.303.292.226.000 lalu belanja langsung sebesar Rp 1.042.151.762.000, sehingga terjadi defisit sebesar Rp 163.399.833.000 “Namun masih ada pendapatan yang berasal dari pembiayaan, seperti dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah,” katanya.

Besaran penerimaan pembiayaan daerah ditarget Rp 205.400.000.000, kemudian pengeluaran pembiayaan daerah Rp 42.000.167.000 dan pembiayaan netto Rp 163.399.833.000. ‘’Sehingga antara pendapat dan belanja tidak terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) atau tak defisit,” ungkap Nurul Muttaqin.

Sementara itu, setelah disampaikan rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan DPRD Demak terhadap raperda APBD Demak Tahun Anggaran 2019, dilanjutkan dengan penanda tanganan persetujuan bersama antara Bupati Demak Muhammad Natsir dan Ketua DPRD Demak Nurul Muttaqin disaksikan tiga Wakil Ketua DPRD, Muntohar, Nuryono Prasetyo dan Fahrudin Bisri Slamet.

Bupati Muhammad Natsir menambahkan, alokasi anggaran pada APBD 2019 memiliki keperpihakan kepada kepentingan publik. Utamanya mendukung program-program sebagaimana visi misi pemerintahannya, serta mendasarkan pada hasil musrenbang.

Bagikan info ini via :

Tinggalkan Komentar